Monday, 23 July 2012

Contoh Dokumen Ekspor Impor

Bila anda sedang mempelajari prosedur ekspor impor, silakan pelajari contoh dokumen ekspor impor terlampir di dalam artikel ini.

Contoh Dokumen Ekspor Impor

contoh dokumen ekspor impor
Contoh dokumen ekspor impor: Pemberitahuan Ekspor Barng (PEB)
Salah satu hal yang harus diketahui ketika kita mempelajari tentang prosedur ekspor impor di Indonesia adalah pengetahuan tentang contoh dokumen ekspor impor. Masing-masing dokumen tersebut memiliki fungsinya masing-masing.

Untuk mempermudah pekerjaan ekportir dan importir, biasanya mereka menggunakan jasa PPJK untuk mengurus dokumen ekspor impor. Bila anda akan melakukan eskpor atau impor barang melalui pelabuhan di Jakarta atau Batam, maka kami menyediakan jasa PPJK untuk anda. Hubungi kami melalui 08 7777 88 00 99.

Akan tetapi bila anda ingin mempelajari sendiri prosedur ekspor impor secara umum, maka kami persilahkan anda untuk melihat contoh dokumen ekspor impor di bawah ini dengan mengklik nama dokumen yang dimaksud;
  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PIB) 
  2. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)
  3. Bill of Lading (B/L)
  4. Packing list
  5. Commercial Invoice
  6. Shipping Instruction
  7. BC 1.2 Hal 1
  8. BC 1.2 lembar lanjutan

Friday, 20 July 2012

Dokumen Kepabeanan

Bila anda membutuhkan jasa PPJK untuk mengurus dokumen kepabeanan di Jakarta dan Batam, silakan hubungi 08 7777 88 00 99.

Dokumen Kepabeanan

dokumen kepabeanan
Serahkan pengurusan dokumen kepabenan anda kepada kami

Ketika anda mengurus dokumen kepabeanan, terutama untuk urusan dokumen ekspor impor, terkadang menemui kesulitan-kesulitan sebagai berikut:
  • Tidak memiliki Pengajuan Impor Barang (PIB) dan Electronic Data Interchange (EDI) system
  • Tidak mengetahui dengan tepat jumlah bea masuk, PPH dan pajak-pajak lainnya (jika ada) yang harus dibayar
  • Dokumen tidak lengkap
  • dll
Bila hal itu juga terjadi pada anda, maka artinya anda membutuhkan jasa PPJK untuk membantu anda mengurus dokumen kepabeanan. PPJK itu sendiri adalah Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumentasi dan peraturan kepabeanan.

PPJK adalah penting karena selain mempermudah proses pengurusan dokumen ekspor impor barang, terkadang beberapa pelabuhan memiliki peraturan dan prosedur yang berbeda. Pelabuhan di Batam, misalnya, adalah pelabuhan yang unik karena memiliki peraturan tersendiri karena letaknya yang berada di wilayah Free Trade Zone (FTZ).

Beberapa dokumen yang mungkin akan diperlukan ketika mengurus dokumen kepabeanan di Batam adalah;
  • PPFTZ-01 : pengurusan dokumen untuk barang dari luar negeri ke Batam/Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)
  • PPFTZ-02 : pengurusan dokumen untuk barang dari kawasan bebas ke kawasan bebas
  • PPFTZ-03 : pengurusan dokumen untuk barang dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke kawasan bebas
  • PPFTZ-04 : pengurusan dokumen untuk barang angkut lanjut/angkut terus
  • PPSAD : Pemberitahuan Pabean Administrasi Dokumen Ekspor
  • PIBT : pengurusan dokumen khusus untuk barang pindahan
  • Permohonan antar pulau
Tidak semua perturan tersebut di atas berlaku juga untuk pelabuhan Jakarta.

Karena itu, agar proses pekerjaan anda di Batam dan Jakarta jadi lebih mudah, percayakan saja pengurusan dokumen-dokumen kepabeanan anda kepada kami.

Wednesday, 18 July 2012

Definisi Ekspor Impor

Definisi ekspor impor sebenarnya tidak hanya terjadi bila suatu produk dikirimkan melewati batas-batas wilayah suatu negara. Baca selengkapnya di sini.

Definisi Ekspor Impor

definisi ekspor impor
Seiring dengan era globalisasi, definisi ekspor impor juga mengalami pergeseran
Seiring dengan era globalisasi, maka definisi ekspor impor juga pada saat ini telah bergeser dari pengertian secara tradisional kepada pengertian yang lebih luas. Hal ini terjadi karena bepergian antar negara saat ini menjadi semakin mudah sehingga banyak orang yang bekerja sebagai expatriate di negara asing. Sementara itu perkembangan teknologi internet juga membuat batas-batas wilayah negara seolah menjadi semakin tipis.

Definisi secara tradisional itu sendiri memang masih berlaku secara umum. Akan tetapi tidak ada salahnya bila kita juga mengetahui perkembangan terakhir dari definisi ekspor impor ini.

Definisi ekspor secara tradisional adalah suatu kegiatan dalam dunia perdagangan di mana suatu produk tertentu dikirimkan ke wilayah di luar batas teritorial suatu negara. Akan tetapi dalam definisi yang lebih luas, kegiatan ekspor dapat saja terjadi meskipun suatu produk berpindah tangan (dijual) dari seorang warga negara di negaranya sendiri kepada seorang asing (bukan warga negara) di wilayah negara si penjual tersebut. Hal ini bisa terjadi karena barang yang dimaksud secara hukum dinyatakan telah menjadi milik warga negara lain sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai milik warga negara lokal yang menjualnya. 

Sementara itu definisi dari impor secara tradisional adalah  suatu kegiatan dalam dunia perdagangan di mana suatu produk tertentu didatangkan (dibeli) dari suatu tempat di luar wilayah suatu negara tertentu. Sama seperti definisi secara lebih luas dari kata ekspor, kegiatan impor juga dapat dinyatakan telah terjadi meskpun barang yang dimaksud tidak dikirimkan melampaui batas-batas wilayah asal dari barang tersebut. Hal ini terjadi bila seorang yang menjadi pendatang di suatu negara asing membeli produk lokal dari negara tersebut.


Monday, 16 July 2012

Prosedur Impor Barang

Sebelum anda melakuan impor, pelajari dulu prosedur impor barang secara umum di Indonesia dengan membaca yang satu ini.

Prosedur Impor Barang

prosedur impor barang
Prosedur impor barang
Apabila anda akan melakukan kegiatan impor barang dan anda membutuhkan jasa PPJK yang benar-benar paham mengenai prosedur impor barang, maka kami siap membantu anda. Kami bisa menyediakan jasa PPJK untuk wilayah Jakarta dan Batam.

Apabila anda membutuhkan bantuan kami untuk proses impor ke dua kota tersebut, maka segera hubungi kami melalui contact form di bawah artikel ini agar kami dapat membantu anda.

Secara umum, prosedur impor barang di semua pelabuhan di Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Importir mencari supplier (eksportir di luar negeri) barang sesuai dengan yang akan diimpor
  2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka Letter of Credit (L/C) di bank devisa dengan melampirkan  Purchase Order (PO) mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier hingga terjadi perjanjian sesuai dengan kesepakatan dalam L/C
  3. Supplier luar negeri menyiapkan barang-barang yang dipesan untuk dikirim ke pelabuhan 
  4. Supplier menyiapkankan dokumen-dokumen Bill of Lading (B/L), invoice, packing list dan beberapa dokumen lainnya (bila dibutuhkan) yaitu sertifikat karantina, Form E, Form D, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut lalu dikirimkan kepada importir melalui faximile atau email
  5. Dokumen-dokumen original yang disebut di atas (no 4) dikirimkan kepada bank. Sementara itu dokumen original kedua juga dikirimkan kepada importir
  6. Importir membuat dokumen Pengajuan Impor Barang (PIB). Jika importir sudah memiliki modul PIB dan EDI system sendiri, maka importir tersebut dapat mengisi dan mengirimkan sendiri dokumen PIB. Bila importir tidak memiliki PIB dan EDI maka importir tersebut harus meminta bantuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk melakukan proses input dan pengiriman PIB
  7. Berdasarkan PIB yang telah dibuat, importir akan mengetahui berapa jumlah bea masuk, PPH dan pajak-pajak lainnya (jika ada) yang harus dibayar. Importir wajib untuk melengkapi semua dokumen yang diminta dalam PIB tersebut
  8. Importir membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) ke bank devisa
  9. Bank mengirimkan data ke  Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
  10. Importir mengirimkan PIB ke SKP Bea dan Cukai melalui media PDE
  11. Data PIB divalidasi kebenarannya oleh Portal http://www.insw.go.id (Indonesia National Single Window atau INSW). Dalam proses ini juga dilakukan verifikasi perijinan (analyzing point) terkait dengan Lartas (larangan dan/atau pembatasan) impor
  12. Jika INSW menemukan kesalahan maka PIB yang diajukan oleh importir akan ditolak. Importir tersebut harus memperbaiki PIB dan mengirimkannya kembali (kembali ke proses no 6)
  13. Bila proses validasi di INSW telah selesai, maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke SKP Bea dan Cukai
  14. SKP kembali melakukan validasi data PIB dan juga analyzing point
  15. Jika data benar maka akan dilakukan penjaluran
  16. Jika PIB terkena jalur hijau, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) langsung diterbitkan
  17. Jika PIB terkena jalur merah, maka petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor. Bila tidak ditemukan adanya pelanggaran maka SPPB akan segera diterbitkan. Akan tetapi bila ditemukan adanya pelanggaran, maka importir akan dikenakan sanski sesuai undang-undang yang berlaku
  18. Setelah SPPB diterbitkan, maka importir akan mendapat pemberitahuan dari Bea dan Cukai. Sementara itu SPPB akan dicetak melalui modul PIB
  19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan melampirkan dokumen asli dan SPPB.   



    Ekspor
    Impor

    Penawaran harga
    Audiensi di kantor kami
    Audiensi di kantor anda

    * Required